Perspektif Politik Kriminal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan Bumn Dihubungkan Dengan Pengaturan Keuangan Negara Yang Diferensiatif Dalam Berbagai Kebijakan Legislasi

Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak ditemukan definisi dari pertambangan tanpa izin ini. Ilegal miningini merupakan terjemahan dari pertambangan yang tidak memiliki izin. Izin yang dimaksud adalah three jenis izin yang diakui dalam Undang-Undang Nomor four Tahun 2009. Hal ini secara tidak langsung disebutkan dalam Bab XIII Ketentuan Pidana, yang menyebutkan dengan tegas sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap pertambangan tanpa izin . Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakkannya sendiri. Arah, bentuk, dan isi hukum inilah yang kemudian menjadi kebijakan dasar bagi penyelenggara negara untuk melaksanakan hukum yang dibentuk.

Mengingat sebagian besar koruptor adalah kader partai yang ditempatkan di posisi atau jabatan tertentu di pemerintahan. “Nampaknya tidak ada korupsi tanpa partai politik dan ini suatu hal yang sangat menyedihkan,” kata Firman. Kejelian masyarakat untuk memilih kepala daerah yang cakap dan berpengalaman akan memengaruhi kualitas pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih Bonus Cashback terbesar dan transparan serta meningkatkan kesejahteraan publik di daerah. Program Sistem Integritas Partai Politik yang dibuat KPK diharapkan bisa diimplementasikan di semua partai politik. Partai politik memiliki peran besar dalam mengatasi persoalan korupsi di sektor politik. Menurutnya, transaksi jual-beli pengaruh selalu melibatkan kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi.

Di mana masyarakat miskin akan melakukan segala cara untuk tetap hidup, salah satunya dengan korupsi. Korupsi juga akan menghambat pertumbuhan negara sendiri karena uang negara dibuat untuk memperkaya diri sendiri. Kualitas barang dan jasa menjadi rendah dan tidak layak digunakan untuk publik. Korupsi tentunya harus cepat diberantas dan jangan diberi ampun, karena yang namanya maling uang rakyat harus dihukum dengan cepat dan tuntas. Dengan tidak adanya tindak korupsi, negara akan aman dan tidak mengalami banyak kerugian yang dikeluarkan. Agaknya semua kesempatan dan celah untuk melakukan korupsi sungguh dimanfaatkan sebaik-baik dan seluas-luasnya dengan mengambil sebanyak-banyakmya.

Hanya mereka-mereka lah sekelompok orang di dalam partai politik yang menang, rakyat hanya ada pada kemiskinan dan masa depan negara yang tidak jelas. Semua pejabat negara, legislatif, maupun petinggi pejabat negara tidak lagi dipercaya oleh publik karena banyaknya koruptor dari dalam sana. Bahkan publik bisa saja tidak akan memilih siapapun saat pemilihan umum karena tindakan korupsi ini, ini dapat jadi pertimbangan publik. Keadaan seperti ini harus diatasi dengan kepemimpinan yang bersih, jujur, dan adil.

Dari mana mereka bisa mencari keuntungan finansial, kalau bukan dari komisi proyek, perizinan, dan potongan kegiatan-kegiatan biaya operasional, atau hasil dari rekayasa anggaran. Mereka dengan leluasa bisa memanfaatkan potensi kekuasaan untuk meraup keuntungan finansial. Kekuasaan masih cenderung dipersepsikan sebagai alat untuk meraup penghasilan dengan cara yang tidak halal. Pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan bertahun-tahun seharusnya membuahkan hasil yang bisa menurunkan jumlah korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Politik Korupsi

Bahkan, mereka menerima penghasilan yang hampir sama dengan para politisi di negara-negara maju. Selain itu, para politisi itu sendiri yang menetapkan standar penghasilan mereka. Dengan demikian, sebenarnya kita sudah banyak memberikan insentif bagi para politisi untuk tidak melakukan korupsi politik. Gustave Radbruch menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 nilai dasar yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Ohogx